Transformasi Bansos : Siapkan Stikerisasi Pemkab Madiun Dorong Peralihan dari Konsumtif ke Produktif

MADYA FM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus mematangkan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain merencanakan program stikerisasi bagi rumah warga penerima bantuan sosial (bansos), Pemkab Madiun kini memfokuskan arah kebijakan bantuan dari yang bersifat konsumtif menuju program produktif berbasis pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, ditemui usai kegiatan sosialisasi optimalisasi bansos yang digelar di Kecamatan Balerejo, Kamis (30/7/2026).

Mengenai program stikerisasi rumah penerima bansos, dr. Purnomo Hadi menjelaskan bahwa program tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada awal Agustus mendatang di bawah kendali Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun.

Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

"Prinsipnya kita ingin ada koordinasi yang ketat dan validasi data. Kalau memang masuk kategori miskin, kenapa harus menolak ditempeli stiker? Penempelan stiker ini penting agar ada pengawasan langsung dari masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas," tegas Purnomo Hadi.

Ia menambahkan, penempelan stiker tersebut tidak bersifat permanen. Pemerintah berharap kondisi ekonomi masyarakat penerima dapat terus membaik sehingga mereka bisa segera terbebas dari status penerima bansos.

Wabup Madiun menggarisbawahi bahwa bantuan tunai maupun bahan pokok hanyalah pemicu (stimulan) jangka pendek. Untuk pengentasan kemiskinan jangka panjang, masyarakat dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 harus didampingi agar memiliki kemampuan ekonomi yang mandiri.

Strategi ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disperindakop, Disnaker, hingga Pemerintah Desa (Pemdes).

Diantaranya Pemkab Madiun memastikan jaminan kesehatan tercover serta pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui program Sekolah Rakyat (SR) untuk mengubah mindset masyarakat.

Disnaker dan Disperindakop ditugaskan memberikan pelatihan kerja, pengembangan UMKM, hingga pendampingan agar warga memiliki motivasi dan keahlian untuk berproduksi.

"Bantuan berupa uang atau bahan pokok itu bukan untuk selamanya. Melalui pelatihan dan edukasi, kita ingin mereka punya kemampuan untuk berusaha sendiri, menghasilkan pendapatan, dan keluar dari zona kemiskinan," tambahnya.

Camat Balerejo, Suci Wuryani, di hadapan 125 peserta sosialisai yang terdiri dari jajaran Kepala Desa, BPD, PKK, Kaur Kesra, Kasun, hingga Pilar Sosial (Pendamping PKH, TKSK, PSM, dan SLRT), menyampaikan komitmennya untuk mengawal perubahan paradigma ini.

Menurut Suci, pemberian bansos konsumtif yang terus-menerus berisiko menumbuhkan mentalitas ketergantungan. Oleh karena itu, Kecamatan Balerejo siap memfokuskan diri pada pemberdayaan sosial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mikro.

"Kesejahteraan sosial yang sejati bukan diukur dari seberapa banyak bantuan yang berhasil kita salurkan, melainkan seberapa banyak warga yang bisa kita 'luluskan' atau wisuda dari penerima bantuan menjadi mandiri secara ekonomi," ungkap Suci Wuryani.

Melalui sinergitas antara Pemkab Madiun, pemerintah kecamatan, desa, serta peran aktif masyarakat, program pemberdayaan bansos produktif ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat warga kurang mampu secara mandiri dan berkelanjutan.(MAD)